Sejarah PT Freeport

0 71

PT Freeport

Siapa yang tak mengenal dengan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia ini? Berlokasi di Papua, Freeport telah memberikan hasil tambang dengan jumlah yang begitu menakjubkan. Sayangnya, hasil tambang Freeport ini tak sepenuhnya dinikmati oleh negara Indonesia. Bahkan Indonesia hanya menikmati sebagian kecilnya saja, sedangkan sebagian besar lain dinikmati oleh negara asing sebagai pengelolanya.

Perjalanan kesuksesan Freeport sendiri telah begitu banyak menuai kontrofersi dari rakyat Indonesia. Bukan hanya dari beberapa tahun terakhir, namun sejak pertama kali didirikan Freeport sudah banyak mengundang kontra dari rakyat Indonesia.

Pada tahun 1623, seorang pelayar bernama Johan Carstensz melewati laut Papua dan melihat sebuah gundukan gunung yang dipuncaknya terdapat salju. Awalnya penemuan ini hanya ditertawakan oleh para koleganya, bagaimana mungkin di daerah katulistiwa terdapat salju, pikirnya.

Setelah ratusan tahun berlalu, sebuah tim yang dipimpin oleh Hendrikus Lorentz asal Belanda mulai tertarik dengan ungkapan Cartensz dan memutuskan untuk mendaki gunung salju di Papua tersebut. Alhasil beberapa orang Belanda lain juga melakukan ekspedisi di lokasi yang sama. Hingga pada tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan sebuah gunungan tambang yang menakjubkan.

Pada tahun tersebut dunia sedang terfokuskan pada perang dunia ke II, hingga penemuan Dozy tersebut belum begitu menyita perhatian. Selesainya perang dunia ke II, penemuan yang dicatatkan dalam sebuah laporan tersebut menarik perhatian perusahaan tambang Amerika, Freeport.

Di tahun 1959, Forbes Wilson seorang geology Freeport mendengar laporan tersebut dan segera mengambil tindakan dengan berangkat ke Papua. Kurang dari 1 tahun, Forbes berhasil sampai di tanah air dan begitu tercengang melihat “gundukan harta karun” tersebut. Beberapa sampel batuan tambang pun dibawa Forbes kembali ke Amerika, dan dari sinilah Freeport berhasil mengambil kesimpulan jika pertambangan ini memiliki potensi yang sangat besar. Bahkan hanya dalam waktu 3 tahun modal sudah bisa kembali, ujar pihak Freeport.

Sayangnya upaya Freeport untuk mengembangkan sayap di Indonesia terhalang oleh Presiden Soekarno, dimana pada saat itu presiden RI pertama ini sedang memasang sikap keras pada kaum kapitalis barat. Menurutnya mereka adalah agen “penjajah gaya baru” yang siap mengincar Indonesia. Belum lagi perebutan wilayah NKRI dari Belanda masih hangat. Oleh karena itu, Soekarno masih begitu getol dengan Trikora atau Tiga Komando Rakyat. Sayangnya pada saat itu kekuatan politik Soekarno mulai lengser oleh peristiwa berdarah 1 Oktober 1965.

Sejak taun 1966 kekuasaan Soekarno sudah mulai tergantikan oleh Jenderal Soeharto. Hingga setelah resmi dilantik sebagai Presiden pada 12 Maret 1967 Soeharto mengeluarkan UU No.1/1967 yang berisikan tentang Penanaman Modal.

Penerapan UU baru tersebut langsung memberikan dampak besar pada perekonomian Indonesia, salah satunya dengan penandatanganan kontrak bersama Freeport selama 30 tahun. Beberapa waktu kemudian perusahaan-perusahaan asing pun melakukan kontrak yang sama besarnya.

Upaya untuk mendapatkan saham terus dilakukan pada Orde Baru, hingga pada tahun 1973 Menteri Pertambangan diberi tugas untuk meninjau ulang kontrak yang dilakukan antara Indonesia dengan perusahaan asing.

Sayang nasi sudah menjadi bubur, Indonesia terlanjur menandatangani kontrak dengan ketentuan yang sebenarnya jauh dari kata “menguntungkan”.

Awalnya Soeharto meminta saham sebesar 8.9 persen pada Freeport, namun tak langsung disetuji dengan alasan perusahaan yang belum untung. Dua tahun kemuduian 8,5 persen saham diberikan untuk Indonesia dan royalty sebesar 1 persen.

Sepanjang 115 km batuan mineral yang mengandung tembaga, emas, dan perak dari tambang Ertsberg (gunung emas di Papua) mengalir melalui pipa hingga ke pelabuhan Amamapare Freeport. Pada sebuah catatan Internasional Bussines Promotion, gunung ini telah menghasilkan 32 juta ton batuan mineral sebelum akhirnya rata dengan tanah.

Perolehan ini didapat dengan ijin penambangan yang mulanya boleh dilakukan pada wilayah 10 ribu hektar. Namun rezim Soeharto memberi pertambahan wilayah melalui kontrak baru pada tahun 1989. Kontrak yang seharusnya selesai pada 1997 harus berganti dengan kontrak baru yang menyatakan penyelesaian pada tahun 2021.

Di masa Presiden Jokowi, kontrak karya tersebut ingin digantikan dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pastinya Freeport tak tinggal diam dengan rencana pemerintah Indonesia ini dan mengancam akan membawa Indonesia pada Arbitrase Internasional.

Akhirnya, di era Presiden Jokowi melalui holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau dikenal dengan Inalum telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham 51 persen saham Freeport Indonesia. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Source https://newswantara.com https://newswantara.com/sejarah/sejarah-berdirinya-pt-freeport-sebagai-salah-satu-warisan-soeharto/2
Comments
Loading...